Consumer Protection in Digital Marketplaces: Islamic Ethics and Positive Law for Urban Muslim Communities

Abstrak

Salin Abstrak

Perkembangan marketplace digital memperluas akses masyarakat terhadap barang dan jasa, tetapi sekaligus meningkatkan risiko informasi menyesatkan, penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan identitas pelaku usaha, manipulasi promosi, ketidakpastian status halal, serta lemahnya pemulihan pascatransaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan konsumen di marketplace digital melalui integrasi etika Islam dan hukum positif Indonesia, dengan menempatkan masyarakat Muslim perkotaan sebagai konteks penerapan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan normatif. Sumber utama meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026, serta Fatwa DSN-MUI Nomor 144 dan 146 Tahun 2021. Analisis etika Islam bertumpu pada prinsip sidq, amanah, 'adl, taradi, larangan tadlis dan gharar, serta hifz al-mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif dan etika Islam memiliki titik temu yang kuat dalam tuntutan kebenaran informasi, keadilan transaksi, keamanan data, akuntabilitas platform, serta akses pemulihan hak. Penelitian ini menawarkan model perlindungan empat lapis yang mencakup transparansi pratransaksi, integritas transaksi, jaminan data dan halal, serta pemulihan pascatransaksi. Model tersebut menegaskan bahwa perlindungan konsumen Muslim perkotaan harus bersifat preventif dan remedial sekaligus.

Kata Kunci:

#Consumer protection #digital marketplace #Islamic ethics #positive law #urban Muslim community