Vol 3 No 2 (2024): Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam

Invasi Israel ke Palestina, terutama di wilayah-wilayah yang dianggap penting secara historis dan agama, seperti Yerusalem, dapat dianggap mengabaikan nilai nilai kemanusiaan yang dibangun oleh Islam. Hal tersebut sangat melukai hati umat Islam secara khusus dan mengabaikan seruan damai dunia Internasional secara umum. Reaksi umat Islam terhadap konflik ini sangatlah serius. Sebagai bentuk persaudaraan sesama agama mereka mengeksplorasikan kecaman kepada Israel dalam bentuk boikot produk Yahudi. Hal ini ditujukan untuk melawan agresi militer Israel ke Palestina. Menurut pandangan fikih hal ini bisa dibenarkan dengan mengacu Fatwa MUI Nomor 83 tahun 2023 yang didukung oleh NU dan Muhammadiyah. Pendapat para ulama dalam beberapa kitab fikih juga cenderung melarang transaksi dengan kafir harbi. Menurut kaca mata uṣūl fiqh, fatwa boikot produk Yahudi bisa dibenarkan karena terpenuhinya di dalamnya unsur metode ijtihad yang relevan yaitu syadd al-żarāi’ dan qiyās.

Artikel ini bertujuan mengkaji putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 1986 dan 2017 tentang permohonan perkawinan beda agama perspektif hukum progressif. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tegas dalam mengatur perkawinan beda agama, hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya pengajuan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak tegas dalam mengatur perkawinan beda agama, hal ini menjadi salah satu faktor banyaknya pengajuan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri. Masyarakat Indonesia yang heterogen dan pengaruh era globalisasi membuat bertambahnya pengajuan perkawinan beda agama di Indonesia. Kajian ini merupakan penelitian normatif dan data diperoleh dari Salinan putusan MA serta buku dan artikel ilmiah terkait dengan topik pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MA tahun 1986 mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dan putusan MA tahun 2017 mempertimbangkan aspek yuridis.

Perceraian dapat memberikan dampak yang sangat besar pada psikologi anak, yang mungkin akan merasakan kebingungan dan ketidakpastian terkait peran dan identitas keluarga mereka. Oleh karena itu, dalam setiap proses perceraian, penentuan hak asuh anak menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anak tersebut tetap mendapatkan perhatian. Rumusan permasalahan dari penelitian ini, Bagaimana ketentuan hak asuh anak pasca perceraian menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta apa persamaan dan perbedaan di antara keduanya serta Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian. penelitian ini bertujuan untuk membahas hak asuh anak pasca perceraian dari dua perspektif hukum, yaitu hukum Islam dan hukum Indonesia, serta menjelaskan perbedaan dan kesamaan antara keduanya. Selain itu, penelitian ini membahas faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian serta bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Penelitian ini menganalisis perbedaan dan persamaan dalam aturan hak asuh anak pasca perceraian. Hukum Islam dan hukum Indonesia memiliki persamaan dalam prinsip dasar, yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Keduanya juga mempertimbangkan usia anak, kemampuan orang tua, dan kesejahteraan anak sebagai faktor utama dalam menentukan hak asuh anak. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sumber hukum, pendekatan terhadap usia anak, peran pengadilan, dan pengaruh agama dalam menentukan hak asuh.

This study discusses the comparison between Martin Heidegger's existential thinking in Western philosophy with the Islamic view of human existence and the purpose of life. Heidegger, through the concept of Dasein, emphasizes the importance of awareness of death and time as the basis of authentic life. Meanwhile, in Islam, humans are seen as creatures created to serve God, with a life orientation centered on the afterlife. This study uses a qualitative approach and comparative analysis method to the works of Heidegger, classical Muslim philosophers, and the texts of the Qur'an and Hadith. The results of the study show that although they come from different metaphysical backgrounds, there is an important meeting point between the two views, especially in terms of awareness of the limitations of life and moral responsibility. Heidegger's thinking contributes to broadening the perspective on human authenticity, which in Islam is transformed into a life that is subject to the will of God. This study also underlines the relevance of Heidegger's existential concept in contemporary Islamic education as a reflective approach to forming self-awareness, responsibility, and a transcendental life orientation.

Artikel ini membahas analisis risiko pasar modal syariah melalui pendekatan kaidah fikih. Rumusan masalah mencakup pengertian investasi, konsep investasi dalam hukum Islam, definisi investasi syariah, serta pandangan hukum Islam terhadap pasar modal syariah. Pertanyaan penelitian yang diajukan meliputi: Bagaimana konsep investasi menurut hukum Islam? Apa perbedaan investasi dan spekulasi dalam syariah? Bagaimana perspektif Islam terhadap risiko pasar modal syariah?Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yang memanfaatkan data sekunder melalui studi dokumen dan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa pasar modal syariah berlandaskan prinsip kehalalan, keadilan, dan penghindaran unsur riba, gharar, serta maisir. Meski demikian, risiko seperti gagal bayar pada sukuk tetap ada dan membutuhkan mitigasi melalui penerapan prinsip bagi hasil. Pasar modal syariah mendukung keberlanjutan ekonomi dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang menghindari aktivitas manipulasi pasar dan transaksi berbasis bunga. Artikel ini menyimpulkan bahwa penerapan kaidah fikih dalam pasar modal syariah tidak hanya meningkatkan keadilan dan transparansi tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi perekonomian dan masyarakat secara luas.